Badung (Penabali.com) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Badung menggelar Diskusi Nasional bertajuk “Pariwisata Berkualitas (Quality Tourism)” di Ruang Kerta Gosana, Kantor Bupati Badung. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pemikiran lintas sektor dalam merespons dinamika industri pariwisata Bali yang kini dihadapkan pada tantangan serius dari sisi keberlanjutan, inklusivitas, hingga regulasi.

 

Diskusi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Ida Bagus Surya Suamba, mewakili Bupati I Wayan Adi Arnawa, yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum dialog. Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya membangun ekosistem pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan lingkungan secara positif bagi masyarakat lokal.

 

“Pariwisata berkualitas harus menghormati nilai budaya, memberdayakan sumber daya lokal, serta dijalankan dengan perilaku yang tertib dan beretika,” tegas Surya Suamba.

 

Diskusi yang dimoderatori oleh Sekretaris SMSI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Dibia, menghadirkan empat pembicara utama yang mewakili berbagai perspektif, yakni:

 

Drs. Vinsensius Jemadu, MBA – Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

 

Prof. Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati – Ketua PHRI Provinsi Bali

 

Prof. Dr. I Nengah Dasi Astawa, M.Si – Pengamat Kebijakan Publik

 

Tantowi Yahya – President Commissioner Kura-Kura Bali dan Pengamat Pariwisata Nasional

 

Dalam paparannya, Vinsensius Jemadu menegaskan bahwa Bali menyumbang hingga 45 persen dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, menjadikannya kontributor utama sektor pariwisata nasional. Namun, ia juga menyoroti munculnya paradoks baru—kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi hotel justru anjlok.

 

Ia menduga penurunan okupansi disebabkan banyaknya akomodasi ilegal yang tak terdaftar. “Villa, kos-kosan, atau penginapan yang tidak memiliki izin resmi perlu ditertibkan. Selain itu, perilaku wisatawan yang tidak menghargai budaya Bali juga harus disikapi serius,” kata Vinsensius.

 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Bali tak boleh dijual murah. “Yang datang ke Bali harus wisatawan yang berkualitas—bukan wisatawan ecek-ecek. Bali harus tetap premium dan berkelas,” tegasnya.

 

Isu penting lainnya yang mencuat dalam diskusi adalah usulan agar Bali diberi status Daerah Istimewa Pariwisata, mengingat ketergantungannya yang sangat tinggi terhadap sektor ini.

 

Menurut pengamat publik, Prof. I Nengah Dasi Astawa, pariwisata Bali tidak cukup hanya mengandalkan wisatawan berduit. “Kalau pengusaha besar mendirikan hotel berbintang tapi keuntungannya tidak mengalir ke masyarakat lokal, itu tidak sejalan dengan konsep pariwisata inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

 

Ia menyatakan bahwa Pariwisata Inklusif berbasis kerakyatan harus menjadi fondasi utama agar rakyat Bali tetap menjadi pewaris sejati pulau ini. Dalam pandangannya, status istimewa akan memberikan ruang bagi Bali untuk menetapkan regulasi sendiri, memberdayakan masyarakat lokal, dan memastikan pelestarian budaya melalui prinsip ngayah lan lascarya, yang selama ini menjadi penggerak spiritual kehidupan masyarakat Bali.

 

Senada dengan itu, Tantowi Yahya mengusulkan agar pengelolaan pariwisata Bali dilengkapi dengan kewenangan khusus. “Bali tidak punya tambang, tidak ada SDA, dan tidak ada industri besar. Satu-satunya sumber kehidupan ya pariwisata. Maka Bali harus diberi otonomi lebih dalam hal regulasi ekonomi, imigrasi, perpajakan, hingga transportasi untuk mendukung keberlangsungan industri ini,” tegasnya.

 

Menurut Tantowi, permasalahan hukum juga menjadi sorotan penting. “Bikin hukum itu mudah. Yang sulit adalah pelaksanaannya. Pemerintah harus hadir dalam memastikan hukum pariwisata ditegakkan dengan konsisten,” imbuhnya.

 

Ketua PHRI Bali, Prof. Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati, memaparkan bahwa indikator pariwisata berkualitas tidak hanya soal angka kunjungan. Tetapi juga aksesibilitas, digitalisasi, kenyamanan, keamanan, kebersihan, hingga kesan mendalam yang ditinggalkan oleh destinasi.

 

“Pariwisata yang berkualitas itu membuat orang ingin kembali, bukan sekadar datang dan pergi. Ini soal menciptakan kesan dan keterikatan emosional,” jelasnya.

 

Diskusi ini turut dihadiri sekitar 300 peserta dari kalangan birokrasi, akademisi, pelaku usaha pariwisata, asosiasi media, mahasiswa, hingga tokoh masyarakat. Ketua SMSI Badung, I Nyoman Sarmawa, menyerahkan piagam penghargaan kepada narasumber dan Bupati Badung sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap penyelenggaraan diskusi.

 

Diskusi ditutup dengan satu kesepahaman bersama: Bali sudah saatnya melangkah menuju pariwisata yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, dengan peran hukum dan kebijakan yang adaptif sebagai pilar utama. Forum ini bukan hanya ruang dialog, tetapi juga panggilan bersama untuk menjaga Bali tetap lestari, berdaya, dan memikat dunia. (ika)