Singaraja ( Penabali.com) – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Buleleng Tahun 2027 di Gedung Gde Manik Singaraja, Kamis (26/3). Kegiatan ini mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas guna menopang Kebangkitan Ekonomi dan Kondisi Sosial Masyarakat.”
Dalam sambutannya, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa Musrenbang merupakan tahapan strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ia menyebutkan, pada tahun ini terdapat sebanyak 261 usulan program pembangunan yang didominasi sektor infrastruktur.
“Musrenbang menjadi ruang bersama untuk memastikan pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pihaknya menetapkan enam prioritas pembangunan daerah sebagai arah kebijakan tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan stunting, percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar penunjang perekonomian, penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan perdagangan dan jasa.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan daya saing tenaga kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pengendalian inflasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan seni dan budaya, serta reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kebijakan prioritas ini menjadi langkah nyata dan strategis dalam mewujudkan pembangunan Buleleng yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” tambah Bupati Sutjidra
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng Komang Audi Berawijaya melaporkan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 bertujuan menyempurnakan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sekaligus menyepakati isu strategis, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Menurutnya, forum ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi, serta mengklarifikasi program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan usulan dari desa dan kecamatan.
“Hasil Musrenbang ini akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2027,” ujarnya.
Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat menyelaraskan rencana kerja dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. (ika)