Singaraja ( Penabali.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyiapkan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Tasbih dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan badan jalan, sekaligus mengatasi persoalan kekumuhan serta genangan banjir akibat saluran drainase yang tidak berfungsi optimal.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, dikonfirmasi Selasa (10/11), mengatakan penataan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat, termasuk mahasiswa yang menginginkan kawasan Jalan Tasbih lebih tertib dan nyaman. Selain Jalan Tasbih, penataan juga menyasar Jalan Anggrek, Angsoka, Angsana, dan Wijayakusuma.
Menurut Sutjidra, selama ini aktivitas PKL di kawasan tersebut telah memanfaatkan trotoar hingga badan jalan. Bahkan, sejumlah pedagang mendirikan lapak permanen lengkap dengan atap bangunan. Aktivitas perdagangan juga berlangsung hampir sepanjang hari, sehingga mengganggu akses pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya.
“Kami tertibkan dan bersihkan karena kondisinya sudah kumuh, menimbulkan bau tidak sedap, dan di sana juga terjadi banjir. Trotoar seharusnya bisa digunakan pejalan kaki, bukan dipakai untuk berjualan sepanjang waktu,” ujarnya.
Meski demikian, Sutjidra menegaskan penataan tersebut bukan berarti pemerintah melarang masyarakat berjualan. Pemkab tetap memberikan ruang bagi PKL, namun aktivitas perdagangan harus mengikuti pengaturan lokasi dan waktu yang nantinya dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup).
Dalam pembahasan awal, jam operasional PKL direncanakan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pagi berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 12.00 WITA, sedangkan sesi sore hingga malam mulai pukul 17.00 hingga 24.00 WITA. Pengaturan ini juga mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa terhadap tempat makan dan fasilitas pendukung pada malam hari.
“Kami tidak melarang, tetapi menata. Ada ruas jalan yang memang diperuntukkan bagi PKL, tetapi bukan berarti bisa digunakan 24 jam. Nanti akan diatur melalui Perbup,” jelasnya.
Sutjidra menambahkan, lapak permanen yang berdiri hingga memanfaatkan badan jalan akan menjadi sasaran penertiban. Pedagang diminta membongkar bangunannya secara mandiri. Apabila tidak dilakukan, Satpol PP akan turun tangan melakukan pembongkaran.
Penataan PKL tersebut sekaligus mendukung percepatan penanganan infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Buleleng. Keberadaan lapak dan bangunan yang menutup saluran air selama ini dinilai menghambat pekerjaan di lapangan.
Pemkab menargetkan pengerjaan infrastruktur di ruas jalan tersebut dapat diselesaikan paling lambat 17 Desember. Sutjidra juga telah meminta Satpol PP menindaklanjuti penertiban agar proses normalisasi drainase dapat berjalan tanpa hambatan.
“Kami sudah minta Satpol PP menindaklanjuti penertiban. Saluran harus dikeruk, dibersihkan, dan dikembalikan ukurannya seperti semula agar aliran air lancar dan tidak lagi menimbulkan banjir,” tegasnya.
Untuk mendukung penanganan persoalan tersebut, Pemkab Buleleng mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,912 miliar untuk penanganan drainase di lima ruas jalan di Kecamatan Buleleng. Kelima ruas tersebut meliputi Jalan Tasbih, Angsana, Anggrek, Kemuning, dan Wijayakusuma. ****