Denpasar (Penabali.com) – Advokat dan Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., C.Med., CLA., mengingatkan instansi hukum jangan diam seribu bahasa terkait atas dugaan penggunaan sertifikat prestasi palsu untuk masuk ke dunia pendidikan dan ternyata banyak diduga digunakan oleh para legislator untuk melanggengkan perolehan suara mereka masuk menjadi anggota dewan.
“Bulan penerimaan siswa siswi yang akan tiba sangat rawan penggunaan sertifikat prestasi palsu untuk Jalur PPDB, dimana sempat mencuat dan membuat gaduh bahkan ada anggota dewan yang melaporkan Disdikpora Kota Denpasar dalam penggunaan surat pengumuman terkait penambahan jalur prestasi,” terang Togar Situmorang, Kamis (5/5/2022).
Menurut Togar Situmorang, para legislator banyak yang membantu warga sekitar dalam hal penerimaan siswa baru PPDB karena bila berhasil membantu maka minimal anggota dewan tersebut akan dapat simpati dari keluarga tersebut dan sudah ada hak suara memilih akan diarahkan ke anggota dewan tersebut dan praktek seperti ini sudah lama berlangsung.
Praktisi hukum yang baru saja meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Pascasarjana Unud ini mengatakan potensi penumpukan pendaftar pada jalur afirmasi di sekolah klaster bawah dan sekolah favorit kekurangan pendaftar dari jalur afirmasi, dimana untuk sekolah favorit justru akan menumpuk pendaftar dari jalur prestasi baik akademik maupun nonakademik. Sehingga ini yang harus diwaspadai serta diawasi penerimaan dari jalur prestasi karena diunggah melalui daring oleh calon siswa.
“Perlu diwaspadai akan ada penggunaan sertifikat prestasi palsu atau rapor palsu juga terkait surat pindah palsu orang tua sehingga diharapkan pihak sekolah lebih hati-hati untuk melakukan verifikasi atas surat-surat atau Kartu Keluarga bahkan dibuatkan surat pernyataan dari para orang tua siswa berupa apabila ditemukan dugaan penggunaan surat palsu dalam syarat pendaftaran PPDB maka siap untuk siswa tersebut dikeluarkan dan menjadi catatan hitam untuk tidak bisa didaftarkan dimanapun di lingkungan sekolah negeri dan bahkan akan diteruskan kepihak kepolisian setempat,” jelas advokat kondang ini.
“Begitu banyak celah kecurangan dalam penerimaan siswa termasuk titipan dari berbagai pihak terutama para anggota dewan untuk bisa mengisi bangku kosong di sekolah tujuan dan termasuk ada pungutan liar kepada calon siswa PPDB 2022 dan disini perlu adanya sosialisasi dari pihak sekolah agar orang tua mengetahui syarat penerimaan dengan aturan yang sangat jelas,” ujar Togar Situmorang yang punya jaringan kantor hukum di Bali, Jakarta dan Bandung.
Selain surat pindah orang tua atau kartu keluarga, yang wajib diverifikasi adalah sertifikat prestasi yang diunggah calon siswa saat mendaftar dan diharapkan tidak menggunakan sertifikat prestasi palsu dan harus dicek bukti prestasi olahraga atau prestasi apa yang berhasil ditorehkan oleh calon siswa dari sekolah asal dan jumlah kursi wajib dihitung atau jumlah kelas yang disediakan untuk Jalur PPDB Tahun 2022 karena sistem online lebih mudah untuk diverifikasi jumlah kursi sekolah sehingga tidak ada penyalahgunaan bahkan penambahan ruangan kelas untuk meraih untung pihak sekolah.
“Terkait aparat hukum termasuk Ombudsman RI wajib menindaklanjuti temuan atau pengaduan yang masuk bukan secara hanya diplomasi panjang dan tidak ada tindakan bahkan melaporkan ke pihak aparat hukum terkait sehingga membuat masyarakat skeptis dan membuat tagline #Percumamelapor apalagi dalam jajaran KONI Bali ada Wakil Ketua III sebagai Kepala Dinas Disdikpora Bali,” tandas Dr. Togar Situmorang.
Ia berharap pemerintah melalui Disdikpora bisa meringankan masyarakat apalagi akibat Covid-19 perekonomian pasti turun dan berharap jangan ada pungutan liar berselubung “sukarela” untuk pembangunan gedung atau peralatan sekolah karena undang-undang sudah tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 dimana dalam Dikdas dan Dikmen menjelaskan terkait BOS regular yaitu program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan operasional bagi sekolah bersumber dari DAK Non Fisik tujuan jelas untuk membantu operasional sekolah dan BOS kinerja dan dana yang mengalir ke rekening Pemda sangat luar biasa besar dan diharapkan dapat dipergunakan maksimal oleh pihak sekolah bukan malah untuk belanja kepentingan pribadi oknum pejabat apalagi anggota dewan daerah.
Dr. Togar Situmorang berharap aliran dana tersebut dapat diawasi oleh pihak aparat hukum selain Kejaksaan Tinggi Bali diharapkan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi dapat turun langsung demi menjalankan kewajiban sesuai amanah undang-undang korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku berupaya tindak pidana korupsi serta dapat menghindari kerugian negara akibat korupsi dalam penerimaan siswa PPDB.
“Dasar hukum saat ini yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik kemudian terkait dengan tata kelola pencatatan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan ini juga diatur dalam Permendagri dimana ada Permendagri pertama Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemda dan Permendagri kedua Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD dan aturan terakhir terkait format rekening sudah terlampir dalam Persesjen Nomor 19 Tahun 2021 serta menjadi catatan apabila ada perubahan rekening hahya dapat dilakukan satu kali per tahun pada bulan Juli dan Agustus apabila terjadi diluar bulan tersebut itu jelas pelanggaran hukum dan tidak diperbolehkan,” ulas Dr. Togar Situmorang.
“Integritas dan sistim pengawasan ketat dalam aturan penerimaan siswa PPDB pasti akan selalu ada celah dicurangi sehingga masyarakat diharapakan wajib mengawasi dan harus waspada sehingga pelaksanaan PPDB berjalan dengan baik termasuk Dinas Pendidikan dan bila ada hal yang bertentangan dengan hukum masyarakat bisa melaporkan ke pihak aparat hukum dan Satgas Saber Pungli,” tutupnya. (rls)
