Singaraja (Penabali.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng secara resmi memperoleh 145 formasi CPNS tahun 2024 ini. Formasi itupun meliputi 138 tenaga teknis dan 7 tenaga kesehatan di beberapa SKPD yang ada di Kabupaten Buleleng.
Ditemui Rabu (21/8) Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa menjelaskan formasi CPNS itu merupakan usulan tahun 2023 lalu. Pendaftaran CPNS pun akan dibuka mulai 20 Agustus 2024 hingga 6 September mendatang. Untuk pelaksanaan tes CPNS, Buleleng telah menyiapkan skema pelaksanaan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), auditorium akan dipersiapkan dengan kapasitas 200 hingga 300 komputer. “Jika jumlah peserta banyak, kami akan membagi pelaksanaan tes menjadi beberapa shift. Kami berharap tes CPNS dapat selesai dalam 2-3 hari,” jelas Suyasa.
Usai pelaksanaan tes CPNS ini, baru akan dilanjutkan dengan rekrutmen PPPK. Hanya saja, saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah terkait formasi PPPK nantinya. “Kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan pusat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sosialisasi dan persiapan pengadaan P3K,” tambahnya.
Lanjut Suyasa, ada sekitar 6.000 peserta yang akan mengikuti seleksi P3K. “Kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pusat mengenai pelaksanaan seleksi P3K. Jika ada peserta CPNS yang juga melamar di P3K, mereka harus memilih salah satu jalur,” kata Suyasa. Menurut peraturan, jika seseorang telah menjadi P3K, mereka dapat melamar CPNS namun jika gagal, mereka akan kembali ke status P3K. Sebaliknya, jika seseorang melamar CPNS, mereka tidak dapat mengikuti seleksi P3K.
Lebih lanjut, Sekda Buleleng mengungkapkan bahwa formasi yang terdata saat ini mencapai 3.905 posisi, dengan beberapa tenaga kontrak juga diakui dalam sistem Dapodik. “Tenaga kontrak yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam sistem BKN akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes. Namun, mereka yang tercatat sebelum 2022 dan belum memenuhi syarat satu tahun tidak akan masuk dalam data BKN. Jika mereka melamar sekarang dan memenuhi syarat, mereka dapat mengikuti tes,” tuturnya.
Suyasa menambahkan bahwa pihaknya juga tengah memperjuangkan penambahan formasi untuk sopir dan operator layanan operasional yang saat ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem. “Kami sedang berupaya agar peta jabatan dapat disesuaikan agar semua posisi, termasuk sopir, dapat terakomodasi dalam sistem pengadaan pegawai,” jelasnya.
Terkait anggaran, Gede Suyasa mengungkapkan bahwa KUA PPAS 2025 telah menyepakati alokasi anggaran untuk gaji P3K sebesar 276 miliar rupiah jika semua posisi diisi. “Kami berharap semua proses ini dapat berjalan lancar sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan peluang yang adil bagi semua peserta,” tutupnya. (ika)