Singaraja ( Penabali.com) –  Rencana pembangunan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng dengan anggaran Rp.203 miliar mendapat dukungan Fraksi Demokrat-PKB DPRD Buleleng. Namun, fraksi ini mengingatkan pemerintah daerah agar peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di RSUD Buleleng, tetapi juga menyasar RSU Tangguwisia di Seririt dan RSU Giri Emas di Sawan.

Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKB, Haji Mulyadi, Selasa (20/10), mengatakan pembangunan RSUD Buleleng melalui skema tahun jamak atau multiyears merupakan langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Meski demikian, pemerataan fasilitas kesehatan di wilayah Buleleng yang cukup luas juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurutnya, RSU Tangguwisia masih menghadapi sejumlah persoalan fasilitas yang dikeluhkan masyarakat. Kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan nyaman.

“Rumah sakit ini bukan hanya RSUD Buleleng. RSU Tangguwisia juga banyak dikeluhkan masyarakat, mulai dari fasilitas yang belum lengkap hingga kebutuhan kenyamanan pasien. Karena itu, kedua rumah sakit tersebut harus sama-sama mendapat perhatian dari sisi anggaran maupun kebijakan,” ujarnya.

Fraksi Demokrat-PKB, lanjut Mulyadi, berharap revitalisasi RSU Tangguwisia dan RSU Giri Emas turut dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan anggaran daerah. Dengan demikian, peningkatan layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung baru, tetapi juga pembenahan fasilitas rumah sakit yang telah beroperasi.

Selain revitalisasi dua rumah sakit tersebut, Fraksi Demokrat-PKB juga mendorong Pemkab Buleleng membangun rumah sakit di Kecamatan Gerokgak. Usulan ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah barat Buleleng yang selama ini memerlukan akses layanan kesehatan memadai.

Fraksi Demokrat-PKB juga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang layak dan bersih di seluruh rumah sakit milik pemerintah daerah. Fasilitas tersebut, termasuk musala, dinilai penting untuk menunjang kenyamanan pasien, keluarga pasien, maupun tenaga kesehatan.

Terkait rencana pembangunan RSUD Buleleng dengan skema tahun jamak, Mulyadi mengatakan pihaknya berharap pemerintah daerah melaksanakan uji publik. Langkah ini diperlukan agar rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menentukan fasilitas dan ruang pelayanan yang menjadi prioritas pembenahan.

“Kami berharap pembangunan ini juga diuji publik agar sesuai dengan harapan masyarakat. Perlu dijelaskan apa saja yang akan dibangun dan fasilitas mana yang menjadi prioritas, sehingga hasilnya benar-benar memberikan kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Demokrat-PKB menyatakan sepakat terhadap Ranperda tentang Pelaksanaan Subkegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Buleleng. Persetujuan tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan rancangan yang disampaikan, pembangunan tersebut direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp203 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng. Fraksi Demokrat-PKB meminta Bupati Buleleng memberikan penjelasan secara terperinci mengenai komponen pembangunan yang akan dilaksanakan, termasuk fasilitas yang akan dibangun dan kebutuhan pelayanan yang hendak dipenuhi.

“Kita berharap pembangunan RSUD Buleleng berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan di rumah sakit lainnya. Dengan perhatian anggaran yang lebih merata, masyarakat di berbagai wilayah Buleleng diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, nyaman, dan mudah dijangkau,”jelasnya. ****