Denpasar (Penabali.com) – Sejumlah fraksi DPRD Provinsi Bali menyampaikan berbagai catatan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bali Tahun Anggaran 2026. Masukan yang disampaikan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, transparansi anggaran, pinjaman daerah, hingga pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Pandangan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Bali yang membahas Rancangan Perubahan APBD 2026, Senin (14/9/2026). Masing-masing fraksi memberikan sejumlah masukan agar kebijakan anggaran yang disusun pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, mengingatkan agar upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak justru menimbulkan kesan bahwa pemerintah sedang menambah beban masyarakat. Optimalisasi pendapatan melalui retribusi pariwisata, pemanfaatan aset daerah, maupun digitalisasi pajak perlu disertai penjelasan terbuka mengenai dasar kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta manfaat yang akan diperoleh.
Fraksi ini juga meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipasi apabila terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tetap menjaga mutu pelayanan publik dan tidak menghambat pencapaian program pembangunan.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti perubahan komposisi anggaran dalam rancangan tersebut. Pendapatan daerah yang sebelumnya berada di kisaran Rp6,5 triliun direncanakan meningkat menjadi lebih dari Rp6,6 triliun. Pada saat yang sama, belanja daerah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp7,2 triliun menjadi lebih dari Rp7,5 triliun, dengan defisit anggaran direncanakan mencapai sekitar Rp842,59 miliar.
Golkar turut meminta penjelasan pemerintah terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang tercatat sekitar Rp712 miliar. Menurut fraksi ini, perlu dipastikan apakah angka tersebut merupakan hasil efisiensi penggunaan anggaran atau justru disebabkan oleh program yang belum terlaksana, keterlambatan pengadaan, maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
Kenaikan anggaran belanja hibah sekitar Rp152 miliar juga menjadi perhatian. Golkar meminta agar proses penyaluran hibah dilakukan secara transparan, mulai dari penetapan penerima, dasar pemberian, manfaat yang dihasilkan, hingga mekanisme pengawasannya.
Di luar persoalan anggaran, fraksi ini mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya terpusat di wilayah selatan. Pemerataan pembangunan di Bali Utara, Timur, dan Barat dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Golkar juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja. Dukungan terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali perlu diikuti kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat, terutama melalui pengendalian harga kebutuhan pokok, hunian, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Catatan lainnya disampaikan Fraksi Gerindra-PSI yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Menurut fraksi ini, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semestinya hanya dilihat dari tingkat penyerapan, tetapi juga harus diukur berdasarkan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penanganan persoalan sampah.
Fraksi Gerindra-PSI juga meminta keterbukaan dalam penggunaan dana Pungutan Wisatawan Asing (PWA), termasuk penjelasan mengenai target penerimaan yang belum tercapai. Selain itu, pemerintah diminta memberikan kejelasan mengenai rencana pinjaman daerah beserta konsekuensi dan beban keuangan yang mungkin ditimbulkan.
Pengelolaan aset daerah dan penegakan aturan tata ruang turut menjadi perhatian. Fraksi ini mengingatkan agar seluruh kebijakan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum, secara transparan, dan tanpa perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu.
Adapun Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti peningkatan PAD yang mencapai sekitar Rp122 miliar. Meski demikian, fraksi tersebut meminta pemerintah mencermati sejumlah komponen pendapatan dan belanja modal yang realisasinya masih dinilai rendah.
Pengendalian harga pangan juga menjadi salah satu hal yang disoroti. Selain itu, pemerintah diminta memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan, konektivitas layanan rujukan antardaerah, pengelolaan sampah, serta langkah pencegahan kebakaran hutan.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Bali. Ia menilai masukan yang disampaikan dalam sidang paripurna tersebut bersifat konstruktif dan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyempurnakan Rancangan Perubahan APBD 2026.
“Saya berterima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan pandangan terkait APBD Perubahan yang disampaikan. Secara keseluruhan isinya sangat konstruktif, kritis, tajam dan arahannya jelas,” ujar Koster.
Ia mengatakan, berbagai catatan tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun tanggapan pemerintah terhadap materi Rancangan Perubahan APBD. Dengan demikian, kebijakan anggaran yang nantinya ditetapkan diharapkan dapat sejalan dengan kebutuhan serta arah pembangunan Bali.
“Karena itu akan dijadikan pedoman untuk merespons terkait dengan materi APBD Perubahan supaya sesuai dengan harapan,” katanya.
Berbagai masukan dari fraksi DPRD Bali tersebut diharapkan menjadi bagian dari pembahasan lanjutan sebelum Perubahan APBD 2026 ditetapkan, sehingga pengelolaan anggaran daerah dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan memberikan dampak bagi masyarakat. (rls)