Harga Daging Ayam dan Sapi Masih Tinggi, TPID Buleleng Cari Tahu Penyebabnya

Harga Daging Ayam dan Sapi Masih Tinggi, TPID Buleleng Cari Tahu Penyebabnya

Ketua TPID Buleleng, Gede Suyasa, memberi arahan kepada Anggota TPID Buleleng. (foto: ist.)

Buleleng (Penabali.com) – Sebagai upaya menurunkan angka inflasi di daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, menginstruksikan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buleleng memantau angka inflasi setiap minggu.

Tingkat inflasi di Indonesia per Juli 2022 mencapai angka 4,94 persen. Angka ini ditimbulkan dari kenaikan harga beberapa komoditas pangan global, cuaca, tekanan inflasi dari daerah lain, dan produksi. Terkait hal itu, Pemerintah Pusat mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara daring dan luring, Kamis (18/08/2022), yang diikuti TPID Buleleng secara daring dari Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng.

Gede Suyasa yang juga Ketua TPID Buleleng usai mengikuti rapat menjelaskan, tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng per Juli 2022 mencapai 5,3 persen yang ditimbulkan dari kenaikan harga pangan hingga sektor pendidikan. Suyasa memberikan instruksi kepada anggota tim untuk memantau inflasi dan melaporkan perkembangannya setiap minggu.

“Jadi harus lebih cepat dan intensif pergerakannya. Setiap minggu TPID harus mengevaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil berikutnya,” ungkapnya.

Gede Suyasa mengatakan TPID Buleleng juga harus memantau penyebab harga-harga beberapa komoditas seperti daging ayam dan sapi yang masih tinggi dari daerah lain. Sehingga dapat dicari jalan keluarnya termasuk yang harus dipersiapkan pemerintah kabupaten.

“Harga daging ayam dan sapi masih tinggi di Buleleng. Padahal tidak ada hari raya. Ini yang harus dicari penyebabnya. Juga solusi dari Perumda terkait apakah harus menyiapkan cold storage untuk stok daging sehingga pasokan lebih besar dari kebutuhan,” terang Suyasa.

Di sisi lain, TPID Buleleng juga diinstruksikan untuk memetakan daerah-daerah produsen pangan yang hasil panennya masih melimpah agar hasil panen bisa disalurkan ke daerah-daerah yang pasokannya sedikit. Namun permasalahannya, terkadang petani lebih memilih menjual hasil panen ke luar daerah karena harga belinya lebih mahal.

“TPID harus bisa mengintervensi pasar sehingga petani tidak menjual hasil produksi pangan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Sementara di daerah sendiri pasokannya kurang sehingga harga jualnya ke masyarakat lebih mahal,” katanya.

Sementara itu dalam Rakornas, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada tim pengendalian inflasi tingkat daerah, provinsi, hingga pusat untuk bersinergi menurunkan angka inflasi seminimal mungkin. Presiden Jokowi mengatakan situasi yang dihadapi saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu, menteri, gubernur, walikota dan bupati tidak boleh bekerja standar. Mikro dan detail lewat angka dan data juga harus dilihat.

“Saya ingin gubernur dan walikota/bupati betul-betul mau bekerjasama dengan tim pengendalian inflasi daerah dan pusat. Tanyakan di masing-masing daerah apa yang menyebabkan inflasi. Dan harus dicek, daerah mana yang mempunyai produksi melimpah, itu harus disambungkan. Masalah biaya transportasi yang tinggi, bisa menggunakan BTT agar inflasi dapat ditekan,” ujar Presiden Jokowi saat membuka Rakornas secara resmi. (rls)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published.