Denpasar (Penabali.com) – DPRD Bali menggelar rapat paripurna ke-8 di ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (31/03/2022). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, mengagendakan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali Tahun 2021.
Mengawali penyampaian LKPJ Tahun 2021, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan tahun 2021 merupakan tahun dimana pandemi Covid-19 masih melanda, dan merupakan situasi serta kondisi yang sama sekali tidak pernah terbayangkan, hingga menjadi tahun penuh tantangan dan ujian berat, sehingga memerlukan kesabaran revolusioner.
Meski demikian, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 Induk maupun Perubahan, dapat dilaksanakan.
Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik yang merupakan hasil kerja keras bersama antara seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat umum.
“Atas kerja keras bersama tersebut, titiang atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berbhakti dalam bidang kemanusiaan ini,” kata Gubernur Koster.
Dalam pidatonya, Gubernur juga menyampaikan capaian pembangunan daerah tahun 2021, yang diawali dengan gambaran capaian indikator makro ekonomi, disusul bidang-bidang pembangunan prioritas yang telah ditetapkan. Perekonomian Bali secara kumulatif, selama 2021 tercatat masih tumbuh negatif atau terkontraksi sedalam -2,47 persen. Walaupun masih belum pulih secara optimal, kontraksi ekonomi tersebut telah menunjukkan adanya perbaikan jika dibandingkan dengan kedalaman kontraksi ekonomi tahun 2020 sedalam -9,33 persen.
“Capaian pertumbuhan ekonomi Bali 2021 ini masih lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen. Ekonomi Bali dengan sektor pariwisata sebagai kontributor utama sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pemberlakuan berbagai pembatasan kegiatan sosial ekonomi, sehingga melumpuhkan aktivitas pariwisata,” jelasnya.
Untuk indikator Makro terakhir adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada 2021 mencapai 75,69, meningkat setiap tahun. Jauh diatas rata-rata nasional yang sebesar 72,29. Adapun realisasi pelaksanaan program-program pembangunan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021 diantaranya: 1) Anggaran Pendapatan Daerah yang direncanakan sebesar Rp.5.995.467.392.837,00 terealisasi sebesar Rp.5.923.153.293.594,76 atau 98,79%; 2) Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp.7.903.323.253.052,00 terealisasi sebesar Rp.6.270.667.213.846,29 atau 79,34%.
Selama tahun 2021, terang Gubernur Koster, juga telah berhasil memperkokoh landasan tatanan pembangunan Bali dengan ditetapkannya 44 Produk Hukum, yang terdiri dari: 18 Peraturan Daerah dan 26 Peraturan Gubernur Bali, sebagai pelaksanaan langsung Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
“Angayubagia, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana tetap berjalan sesuai rencana. Sampai akhir tahun 2021, Astungkara berbagai infrastruktur monumental sedang dan telah diselesaikan, antara lain: 1) Pelindungan Kawasan Suci Besakih; 2) Kawasan Pusat Kebudayaan Bali; 3) Shortcut Singaraja-Mengwitani; 4) Pelabuhan Segitiga Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida dan Bias Munjul Nusa Ceningan di Kabupaten Klungkung; 5) Pengembangan Pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub; 6) Pembangunan Bendungan Sidan di Kabupaten Badung; 7) Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng; 8) Pengembangan Stadion Dipta di Kabupaten Gianyar; 9) Pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C di Kabupaten Gianyar, dan sebagainya, yang mayoritas memanfaatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Saya berusaha keras agar program ini bisa berjalan, dan angayubagia pusat pun mendukung, sehingga bisa meminimalisir penggunaan anggaran APBD,” beber Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.
Usai mendengar LKPJ tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menyatakan selaku pimpinan dewan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Koster.
“Kita patut bersyukur memiliki Gubernur yang benar – benar sutindih terhadap alam, budaya dan masyarakat Bali. Walau beliau perawakannya kecil, tapi semangat dan motivasinya untuk membangun Bali sangat tinggi, hingga memiliki sikap kepemimpinan yang tegas dan pemberani. Artinya berani itu ialah berani menjalankan setiap komitmen dan kebijakannya yang pro masyarakat Bali,” pungkas politisi asal Desa Angseri, Tabanan itu. (rls)