LaNyalla Mattalitti Sebut Sistem Demokrasi di Indonesia Menyimpang dari Demokrasi Pancasila

LaNyalla Mattalitti Sebut Sistem Demokrasi di Indonesia Menyimpang dari Demokrasi Pancasila

Dihadapan kader SAPMA Pemuda Pancasila, LaNyalla bicara pentingnya kedaulatan bangsa. (foto: ist.)

Jawa Timur (Penabali.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bicara pentingnya kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa.

Hal itu disampaikan LaNyalla saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Wilayah II Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Jawa Timur, Sabtu (18/12/2021).

Dikatakan LaNyalla, selama hampir dua tahun, bangsa Indonesia terdampak pandemi Covid-19 sehingga dilakukan pembatasan sosial, termasuk pembatasan aktivitas organisasi. Terutama yang bersifat pengumpulan massa atau pertemuan skala besar.

“Hal ini tentu berdampak kepada roda organisasi, terutama bagi konsolidasi organisasi. Khususnya agenda-agenda kaderisasi maupun pelatihan-pelatihan yang seharusnya dilaksanakan dengan pertemuan fisik,” kata LaNyalla.

Namun, LaNyalla melanjutkan, pandemi Covid ini juga memaksa semua orang untuk melakukan aktivitas new normal yaitu dengan optimalisasi komunikasi dan pertemuan secara virtual. Sehingga memang harus dilakukan modifikasi pola terhadap beberapa kebutuhan organisasi.

“Sebenarnya tidak ada alasan, bahwa karena pandemi maka sejumlah agenda organisasi harus berhenti. Termasuk penataan administrasi keanggotaan, pelaksanaan agenda kegiatan dan musyawarah-musyawarah, baik di tingkat cabang maupun wilayah. Target organisasi harus tetap jalan dan tercapai,” katanya.

Senator asal Jawa Timur itu melanjutkan, pandemi tidak boleh menjadi alasan pembenar atas berhenti atau terhambatnya roda organisasi. Apalagi Ormas Pemuda Pancasila dan seluruh organisasi turunannya, termasuk SAPMA PP sudah terbukti selalu mampu untuk menemukan jalan keluar atas berbagai masalah yang ada.

“Saat ini Indonesia sedang memasuki pusaran perubahan global yang terjadi di seluruh dunia akibat dari era disrupsi percepatan teknologi, sekaligus adanya ancaman pemanasan global yang memaksa dunia melakukan percepatan perubahan pola konsumsi energi,” terang LaNyalla.

Ia melanjutkan, beberapa forum internasional terkait hal itu mulai digelar. Kesepakatan-kesepakatan global mulai diterapkan.

“Di sinilah titik penting dari sebuah kemandirian dan kedaulatan sebuah bangsa, karena semua negara pada hakekatnya akan berpihak kepada kepentingan nasional masing-masing,” tegasnya.

Sebab, kata LaNyalla, tanpa kemandirian dan kedaulatan yang kuat, sebuah negara hanya akan menjadi negara yang diatur dan dikendalikan oleh negara lain melalui forum-forum dunia.

“Itulah pentingnya SAPMA sebagai organisasi para pemuda calon pemimpin bangsa masa depan untuk mengenali jati diri bangsa ini secara utuh, untuk memahami hakikat dari tujuan lahirnya bangsa ini, untuk mengetahui secara persis cita-cita luhur para pendiri bangsa ini,” ujarnya.

Hal berikutnya, yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder bangsa, khususnya para pelajar dan mahasiswa serta generasi muda pada umumnya.

“Karena hari ini, bangsa Indonesia telah jauh meninggalkan cita-cita para pendiri bangsa. Bahkan karya agung para pendiri bangsa, yaitu sistem Demokrasi Pancasila dan Sistem Ekonomi Pancasila, hari ini sudah tinggal cerita,” papar LaNyalla.

LaNyalla melanjutkan, Indonesia saat ini adalah negara yang menganut sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi kapitalistik. Karena ciri utama dari Demokrasi Pancasila, dimana semua elemen bangsa diwakili dan duduk sebagai wujud kedaulatan rakyat di lembaga tertinggi negara sudah tidak ada lagi sejak Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam.

“Satu-satunya penentu arah perjalanan bangsa Indonesia diserahkan kepada partai politik, karena hanya partai politik yang menentukan calon pemimpin nasional untuk dipilih oleh rakyat,” bebernya.

Hanya partai politik melalui fraksi di DPR RI yang memutuskan Undang-Undang yang mengikat seluruh warga negara secara hukum.

“Inilah yang kemudian menghasilkan pola the winner takes all. Karena semua kendali berada di tangan partai politik tanpa reserve,” ujarnya.

Dan yang terjadi adalah tirani mayoritas, di mana partai-partai besar yang berkoalisi akan selalu memenangkan voting di parlemen sebagai pembenar atas apapun kebijakan yang dipilih.

“Padahal, di republik ini cukup banyak elemen-elemen non partai politik yang terhimpun dalam golongan-golongan yang berada di dalam stakeholder di daerah-daerah. Dimana mereka memiliki kesejarahan yang panjang dalam ikut menentukan lahirnya bangsa ini,” katanya.

Mereka terdiri mulai dari entitas kerajaan dan kesultanan Nusantara, entitas ulama dan tokoh agama, entitas pejuang kemerdekaan dan militer, entitas para cendekiawan dan akademisi, para profesional dan banyak lagi.

“Tetapi mereka tidak dapat ikut menentukan arah perjalanan bangsa, karena mereka sudah tidak lagi terwakili dalam demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia saat ini,” tutur LaNyalla.

DPD RI sebagai wakil daerah tidak ikut menjadi penentu pemutus undang-undang. DPD RI sebagai wakil daerah juga tidak dapat mengajukan atau mengusung calon pemimpin nasional.

Apalagi partai politik bersepakat memberi ambang batas pencalonan presiden melalui presidential threshold, sehingga lengkap sudah dominasi partai politik untuk memasung Vox Populi dengan menyajikan calon pilihan mereka, dimana rakyat dipaksa untuk memilih.

“Inilah tugas kita hari ini, untuk menggugah kesadaran seluruh bangsa Indonesia, bahwa ada yang salah dengan sistem demokrasi kita yang secara terang benderang meninggalkan Demokrasi Pancasila, yang merupakan karya luhur para pendiri bangsa,” bebernya.

Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional, sejak amandemen 2002, Indonesia telah meninggalkan sistem ekonomi Pancasila yang menitikberatkan kepada pemisahan yang jelas antara wilayah koperasi, BUMN dan swasta, menjadi sistem ekonomi kapitalistik.

Dimana amandemen tahun 2002 telah menambah 2 ayat di pasal 33 konstitusi, sehingga membuka peluang kepada swasta nasional maupun asing untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dengan dalih efisiensi.

“Tidak heran bila mereka yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan tetap miskin. Dan mereka yang kaya raya adalah segelintir orang yang menguasai hampir separuh kekayaan Indonesia,” ucapnya.

Padahal, kata LaNyalla, negeri ini kaya raya. Sejatinya, tidak ada kemiskinan akut di negeri ini selama tidak ada segelintir orang yang dengan brutal dan rakus menumpuk kekayaan untuk kemudian dibawa ke luar Indonesia.

LaNyalla mengajak kader-kader SAPMA untuk membaca kembali tujuan pendirian SAPMA. Ia berharap kader SAPMA berhikmat menjalankan tujuan dari organisasi ini dibentuk.

“Saya ingatkan bahwa tujuan SAPMA berdiri adalah untuk membentuk karakter pemuda yang berpendidikan, berkepribadian dan berintelektual yang dilandasi semangat kebangkitan nasional berdasarkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” papar LaNyalla. (rls)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published.