Penabali.com – Istilah Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan sosok Soekarno atau Bung Karno, sang Proklamator Indonesia. Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945 dan diucapkan pertama kali dalam Pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI.
Bulan Juni identik dengan Bulan Bung Karno, hal tersebut tidak lepas dari beberapa momen bersejarah yang lekat dengan Presiden Pertama Republik Indonesia tersebut, seperti Hari lahir Pancasila, hari kelahiran Bung Karno, hingga hari wafatnya pun juga di bulan Juni.
Dr. Ir. H. Sukarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945–1966. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Putera ‘Sang Fajar’ lahir dari pasangan Soekemi dengan Ida Ayu Nyoman Rai dengan nama kecil Koesno Sosrodiharjo.
Sukarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada 17 Agustus 1945.
Sukarno juga yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.
Dalam memperingati hari kelahiran Bapak Bangsa tersebut, advokat kondang dan pengamat kebijakan publik Togar Situmorang, S.H., M.H., MAP., C.Med., CLA., mengingatkan tentang konsep Tri Sakti dari Bung Karno.
“Harus kita ingat bahwa Bung Karno telah melahirkan satu gagasan kongkrit yang dinamakan Tri Sakti yakni, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari dalam Bidang Ekonomi, serta Berkepribadian dalam Bidang Kebudayaan. Dan hingga hari ini, pemikiran Bung Karno yang sangat brillian tersebut masih tetap relevan dijadikan pedoman bagi bangsa ini,” ujar Togar Situmorang di Denpasar, Minggu (06/06/2021).
Lebih lanjut, Togar Situmorang mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki banyak tantangan yang dapat merongrong persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Berbagai paham yang berinduk pada kapitalisme dan liberalisme telah berseliweran setiap hari di kehidupan sehari-hari. Belum lagi maraknya tindak-tindak kekerasan ataupun pemaksaan kehendak yang berkedok agama. Semuanya itu menjadi pemandangan yang sering terlihat dalam proses berbangsa dan bernegara.
Lebih luas lagi advokat yang sering disapa ‘Panglima Hukum’ mengingatkan, sebagai negara yang berdaulat tentu kebijakan politik luar negeri tidak boleh ada satu negarapun yang mendikte. Menciptakan perdamaian dunia sebagai salah satu tujuan bernegara harus terus diemban, khususnya dalam mensikapi adanya negara-negara yang sedang berseteru atas wilayahnya.
“Demikian juga dengan keberdikarian kita di bidang ekonomi. Peta jalan ekonomi kita dalam menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia harus benar-benar berdasarkan keputusan negara kita sendiri. Pemerintah boleh melakukan kerjasama ekonomi antara negara,” jelasnya.
“Tapi dalam melakukan kerjasama tersebut, kesetaraan dan kemandirian harus menjadi prasyarat utamanya. Kita harus menolak jika kerjasama-kerjasama yang ditawarkan oleh negara lain tersebut hanya meletakkan Indonesia hanya menjadi pasarnya semata,” ucapnya.
Sama halnya dengan bidang kebudayaan. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan dikenal memiliki budaya bangsa yang adiluhung. Dan tugas bersama untuk menjaganya.
“Mari kita tetap kobarkan semangat dari Sang Proklamator untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik dan maju. Kami segenap keluarga Law Firm Togar Situmorang, PBH Panglima Hukum, PT. Bali Global Service mengucapkan Selamat Hari Lahir Bung Karno,” tutup CEO & Founder Law Firm TOGAR SITUMORANG ini. (rls)