Gubernur Koster: Ranperda Desa Adat Bisa Selesai Bulan Februari 2019

Gubernur Bali Wayan Koster memaparkan isi Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Provinsi Bali tentang Desa Adat dihadapan komponen adat agama dan budaya se-Bali. Ranperda ini mendapat sambutan positif dari seluruh komponen yang hadir. Sambutan positif ini disampaikan pada Paruman Agung Krama Bali dalam rangka Penyempurnaan Ranperda Desa Adat, yang dilaksanakan di Wantilan Pura Samuan Tiga, Desa Bedulu, Gianyar, Rabu (12/12).

Dalam paruman ini, komponen adat agama tradisi seni dan budaya bali yang terdiri dari MUDP Bali, FKUB Bali, PHDI Bali dan Listibiya Bali melakukan Deklarasi Samuan Tiga. Tiga hal yang disampaikan dalam deklarasi ini adalah menyepakati konsep, prinsip dan substansi yang dituangkan dalam Ranperda Provinsi Bali tentang Desa Adat. Kedua, mengajak seluruh semeton krama Bali untuk bersama-sama berkomitmen penuh mendukung kebijakan, program kegiatan dan upaya yang ditempuh Pemda Bali untuk menguatkan dan memajukan desa adat sebagai pelestari adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal serta perekonomian adat Bali. “Ketiga, mendesak DPRD Bali supaya memprioritaskan pembahasan Ranperda Desa Adat dan sesegera mungkin mengesahkannya menjadi Perda Provinsi Bali,” kata Ketua MUDP Bali Jro Gede Putus Suwena Upadesa saat membacakan deklarasi didampingi Ketua FKUB Bali, Ketua PHDI Bali dan Ketua Listibiya Bali.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster berharap ranperda inisiatif pemerintah ini bisa segera dibahas dan disahkan DPRD Bali paling lambat bulan Februari atau Maret 2019, mengingat semua pemangku kepentingan sudah setuju.

“Khan yang memakai yang menentukan. Kalau pemakai (komponen adat agama dan budaya) menolak nggak bisa, tapi kan pemakainya sudah sepakat mengatakan ini sangat dibutuhkan jadi saya kira formalitas proses pembahasannya tidak akan terlalu lama,” kata Gubernur Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menerangkan perbedaan Ranperda Desa Adat ini dengan Perda No. 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam Perda No. 3 tahun 2001 ada 11 Bab dan 19 Pasal, sedangkan Ranperda Desa Adat memuat 18 Bab dan 99 Pasal. Menurut Gubernur Koster perda yang lama secara legislasi tidak mengatur hanya pernyataan, maka harus dirubah total sehingga lebih lengkap.

Melalui forum paruman ini, Gubernur berharap bisa menyerap semua aspirasi masyarakat sebelum Ranperda ini diserahkan ke DPRD Bali. (red)