Singaraja (Penabali.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya pembenahan layanan serta sosialisasi lintas sektor terkait pelayanan kesehatan, khususnya ambulans. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi terjadinya miskomunikasi di tengah masyarakat, seperti yang sempat terjadi dan menjadi viral beberapa waktu lalu.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, SM saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Kamis (8/1/2026). Rapat tersebut dihadiri Ketua dan Anggota Komisi IV DPRD Buleleng, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Buleleng, Forum Komunikasi Perbekel (Forkom Perbekel), BPJS Kesehatan, serta undangan terkait lainnya.
Dalam arahannya, Ketua DPRD menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan fasilitas ambulans di Kabupaten Buleleng dinilai sudah mencukupi. Namun, seiring adanya peristiwa yang memicu polemik di masyarakat, diperlukan penataan dan pembenahan layanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terkait kasus pelayanan ambulans yang sempat viral, Ketut Ngurah Arya menjelaskan bahwa berdasarkan pemaparan Dinas Kesehatan dan pihak Puskesmas, peristiwa tersebut murni disebabkan oleh kesalahpahaman dan miskomunikasi. Ambulans yang tersedia di Puskesmas Grokgak II merupakan ambulans khusus untuk pasien bersifat emergensi, sementara ambulans jenazah berada di Puskesmas Grokgak I.
Ia menambahkan, pihak puskesmas sebenarnya telah melakukan koordinasi untuk penyediaan ambulans jenazah, dengan estimasi waktu kedatangan sekitar 20 menit ke lokasi kejadian. Kondisi ini, menurutnya, perlu dipahami bersama, mengingat masyarakat yang sedang mengalami musibah berada dalam kondisi psikologis yang berbeda dan cenderung emosional. “Kondisi tersebut tentu perlu kita pahami bersama. Namun ke depan, perbaikan harus terus dilakukan agar permasalahan serupa tidak terulang,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Buleleng mendorong seluruh pihak terkait agar lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kesehatan, termasuk penggunaan ambulans. Dengan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memahami mekanisme layanan yang berlaku sehingga potensi kesalahpahaman dapat diminimalisir dan pelayanan kesehatan berjalan lebih optimal. (ika)