Klungkung (Penabali.com) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyatakan selalu mendorong pemerintah daerah untuk mengerakkan badan usaha seperti BUMD, BUMDes, maupun koperasi.

“Perlu 15-20 persen BUMD ataupun koperasi untuk mengendalikan pasar, kalau harga beras jual 12-13 ribu tapi koperasi BUMD jual 10 ribu maka akan turun sendiri, jadi itu ada intervensi pasarnya,” kata Trisno usai pertemuannya dengan Bupati Klungkung di Kantor Bupati Klungkung, Selasa (02/11/2021).

Pertemuan Trisno dengan I Nyoman Suwirta selaku Bupati Klungkung dalam rangka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klungkung menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Rapat dipimpin Trisno Nugroho dan I Nyoman Suwirta didampingi Sekda Klungkung dan Kepala BPS Klungkung, dan dihadiri Anggota TPID Klungkung.

Kepada awak media usai pertemuan, Suwirta mengatakan untuk mengendalikan inflasi peran swasta sangat berperan kuat. Menurutnya, peran swasta dalam pendistribusian barang mempengaruhi inflasi sangat kuat.

“Kalau pengusaha itu nakal maka inflasi akan tinggi harga kacau, nah hanya lewat usaha-usaha dibawah kendali pemerintah yang bisa diatur meski tidak semuanya, tergantung orangnya,” ujarnya.

Untuk mengatur harga komoditi jelang Galungan dan Kuningan serta hari-hari besar keagamaan, menurut Suwirta perlu dibentuk satgas pangan yang nantinya akan mengatur hulu sampai hilir. Ia menegaskan komitmennya untuk mengendalikan inflasi khususnya di Kabupaten Klungkung, menjaga petani bisa menikmati harga yang wajar begitu pula masyarakat menikmati harga yang wajar pula karena itulah hakekat dari inflasi.

“Kita perlu sistem/instrumen jadi bagaimana memberdayakan ekonomi kerakyatan ini seperti koperasi, KUD, maupun BUMDes yang ada untuk digerakkan, kalau swasta orang perorangan agak susah diajak tapi kita berharap mereka sadarlah jangan jual apa-apa terlalu tinggi, itu namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan,” selorohnya. (red)