Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, mengungkapkan perekonomian Bali mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga -10,98 (yoy) pada Triwulan II-2020. Namun seiring semakin berkurangnya kasus penambahan pasien positif covid-19, maka kini saatnya untuk melakukan pemulihan ekonomi dan pariwisata agar Bali segera bangkit kembali.
Sesuai dengan rilis PDRB BPS Provinsi Bali yang menunjukkan pertumbuhan positif selama pandemi covid-19 masih terdapat pada kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) yang bersumber dari meningkatnya nilai tambah sub kategori tanaman pangan. Sementara lapangan usaha yang terkait dengan aktifitas pariwisata (penyediaan akomodasi dan makan minum) menghadapi kontraksi/pertumbuhan negatif yang cukup berat.
“Oleh karenanya, rangkaian kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan digitalisasi di sektor pariwisata sekaligus untuk menggairahkan perekonomian melalui pemberdayaaan UMKM berbasis QRIS di Kabupaten Bangli,” ujar Trisno dalam sambutannya di acara Digitalisasi Wisata dan UMKM Bangli Berbasis QRIS BPD Bali Mobile, Minggu (09/08/2020), di Penelokan, Kintamani, Bangli.
Untuk menyambut rencana pembukaan destinasi wisata Bali kepada wisatawan mancanegara pada 11 September 2020, maka diperlukan berbagai stimulus perekonomian baik dengan kebijakan fiskal ekspansif dengan mempercepat realisasi belanja pada mata anggaran di APBN di daerah dan APBD serta juga meningkatkan kesiapan para pelaku ekonomi di Bali untuk berdamai dengan kondisi pandemi covid 19.
“Denyut kegiatan ekonomi di Bali akan bisa pulih jika covid-19 segera berlalu. Untuk itu kami tidak bosan-bosannya mengingatkan bahwa kebangkitan perekonomian Bali bisa terlaksana apabila tatanan kehidupan Bali era baru sesuai yang tertuang dalam SE Gubernur No. 3355 dapat dilaksanakan dengan disiplin,” kata Trisno di acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Baki Cok Ace, Bupati Bangli Made Gianyar, Sekretaris Kementerian Parekraf/Sekretaris Utama Badan Parekraf mewakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Giri Adnyani, Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra, Ketua DPRD Bangli, Sekda Bangli, Dirut BPD Bali, Kepala OPD, pelaku UMKM dan villa, serta undangan lainnya.
Dalam implementasi tatanan kehidupan era baru tidak hanya mengedapankan pada protokol kesehatan, tetapi juga harus mencakup kegiatan penyelesaian transaksi pembayaran tanpa kontak fisik secara non tunai atau berbasis digital yang antara lain dengan menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Trisno menjelaskan, QRIS menjadi salah satu solusi alat pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, dan aman serta dapat diaplikasikan di semua sektor termasuk di pusat perbelanjaan, objek wisata, hingga rumah sakit karena mendukung faktor clean, health, safety and environment sustainability (CHSE) yang meminimalkan kontak fisik dalam bertransaksi.
“Hal ini sejalan dengan himbauan WHO yang menghimbau masyarakat agar menggunakan contactless payment,” kata Trisno.
Sampai dengan 31 Juli 2020, jumlah merchant yang telah menggunakan QRIS mencapai 113.737 merchant, dimana sebanyak 1.832 merchant berada di Kabupaten Karangasem dan 1.755 merchant berada di Kabupaten Klungkung. Angka tersebut meningkat signifikan sebesar 346% dibandingkan dengan awal tahun 2020. Dari angka tersebut, sebanyak 57% (64.650) merchant merupakan usaha mikro, 20% (22.751) merchant usaha kecil, 17% (18.862) merchant usaha menengah dan 6% (6.807) merchant usaha besar.
“Kami meyakini peningkatan penggunaan QRIS sebagai sarana pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal ini akan semakin mendorong percepatan kebangkitan perekonomian Bali,” sebutnya. (red)