Petugas Sensus Regsosek Tak Boleh Kesampingkan Faktor Kritikal Masyarakat

Petugas Sensus Regsosek Tak Boleh Kesampingkan Faktor Kritikal Masyarakat

Lihadnyana saat menerima audiensi BPS Regsosek. (foto: ist.)

Buleleng (Penabali.com) – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menekankan agar petugas sensus program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dapat memperhatikan faktor kritikal saat mengumpulkan data masyarakat.

Pelaksanaan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Kabupaten Buleleng akan dilaksanakan pada 15 Oktober – 14 November 2022. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buleleng sebagai leading sector pengumpulan data mulai gencar melakukan sosialisasi.

Saat ini program Regsosek dalam tahapan perekrutan petugas sensus. Para petugas sensus merupakan warga desa setempat yang memenuhi beberapa kriteria seperti mengetahui dengan jelas wilayah desanya, kondisi masyarakat, tidak memiliki pekerjaan tetap, berkomitmen dan menguasai teknologi khususnya smartphone android.

Melihat kondisi tersebut, Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menekankan agar petugas sensus benar-benar memperhatikan titik-titik kritikal. Menurutnya, tidak sedikit oknum masyarakat yang merekayasa kondisi perekonomian mereka. Hal ini akan berdampak pada validitas data yang dihimpun dan angka kemiskinan yang tidak menurun.

“Saya punya pengalaman di pemutakhiran basis data terpadu. Karena ada saja oknum masyarakat yang tidak malu dikategorikan miskin dan berharap dimasukkan sebagai data miskin meskipun mereka kaya. Itu persoalannya, titik-titik kritis harus dilihat, penekanannya terhadap petugas sensus,” ungkapnya.

Lihadnyana mengatakan petugas sensus yang telah direkrut untuk mengumpulkan data masyarakat harus diberikan pengetahuan, tak hanya normatif. Namun lebih kepada pengalaman-pengalaman yang ditemukan di lapangan.

“Jangan normatif saja. Karena tidak seperti itu di lapangan. Kenapa dulu sensus banyak yang tercecer. Sedikit saya mereview terkadang petugas sensus melakukan tugas tanpa mendatangi rumah warga. Seperti survey,” ucapnya.

Jika itu terjadi, lanjut Lihadnyana, maka seluruh rencana pembangunan akan salah. Karena program pemerintah yang akan digulirkan menjadi tidak tepat sasaran.

“Ini triliunan biayanya, diharapkan mendapatkan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Mudah-mudahan tingkat kemiskinan turun, jangan sampai malah naik,” terangnya.

Sementara itu Kepala BPS Buleleng Made Bimbo Abdi Suardika mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Buleleng untuk menyukseskan program satu data nasional ini. Sensus ini menyasar seluruh masyarakat Buleleng tanpa terkecuali.

“Yang pasti ini baru pendataan awal saja. Nanti programnya berdasarkan masing-masing kementerian yang menggunakan data ini berdasarkan konsep-konsep program bantuannya,” ucapnya. (rls)

Bagikan berita ini...

Leave a Reply

Your email address will not be published.