Seusai menggelar Pasar Gotong Royong Krama Bali, Jumat (07/08/2020), di Gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, OJK Bali langsung menggelar rapat dengar pendapat dengan mengundang anggota DPD RI Utusan Bali.

Turut hadir penyalur KUR antara lain Perum Jamkrindo, Bank Central Asia, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank OCBC NISP, Bank Pembangunan Daerah Bali, Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Sinarmas, Bank Tabungan Negara, Bank Tabungan Pensiunan Nasional, dan Jamkrida Bali Mandara.

Rapat dengar pendapat tersebut membahas realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), realisasi stimulus fiskal dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), serta diskusi dan masukan dari peserta rapat.

Rapat dipimpin langsung Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongsoda bersama anggota DPD RI Utusan Bali, Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa.

Dalam laporannya, Elyanus Pongsoda memaparkan tentang kebijakan OJK terkait pemberian restrukturisasi kredit kepada nasabah terdampak pandemi covid-19. Progress restrukturisasi kredit di Bali dengan data yang berhasil dihimpun per Juli 2020, jelas Elyanus, secara outstanding terdapat 235.279 rekening kredit perbankan terdampak dengan besaran kredit Rp.37,47 Triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 173.448 rekening dengan total kredit Rp.26,61 Triliun telah mendapatkan restrukturisasi.

Selanjutnya untuk KUR di Bali, dari 10 bank umum yang telah melaporkan terdapat 103.670 rekening dengan nominal Rp.4,48 Triliun yang terdampak. Dari jumlah tersebut sebesar 73.277 rekening dengan nominal kredit Rp.3,28 Triliun telah mendapatkan restrukturisasi.

Untuk perusahaan pembiayaan di Bali terdapat 109.224 rekening dengan besaran nominal pembiayaan Rp.6,67 Triliun terkena dampak covid-19. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83.013 rekening dengan nominal pembiayaan Rp.5,57 Triliun telah mendapatkan persetujuan restrukturisasi.

PT Pegadaian yang berlokasi di Bali mencatat terdapat 2.708 nasabah dengan nominal pembiayaan Rp.83,84 Milyar yang terdampak. Dari jumlah tersebut sebesar 2.073 nasabah dengan nominal pembiayaan Rp.67,81 Milyar yang mengajukan keringanan dan telah disetujui.

Sedangkan PT Permodalan Nasional Madani yang berkantor cabang di wilayah Bali mencatatkan 273 nasabah dengan nominal pembiayaan Rp.55,96 Milyar terdampak. Selanjutnya, dari jumlah tersebut sebanyak 220 Nasabah dengan pembiayaan Rp.50,44 Milyar telah mendapatkan keringanan.

Elyanus juga mengatakan, selain kebijakan restrukturisasi kredit mengingat pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun Bali, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 85/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Tujuan diterbitkannya PMK ini adalah mempermudah UMKM untuk mendapatkan fasilitas subsidi bunga yang disediakan pemerintah. Untuk memperlancar penyaluran subsidi bunga kepada nasabah UMKM, diharapkan kendala-kendala teknis yang terjadi dapat diatasi.

“OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara sudah mulai mendata kendala teknis terutama yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat untuk disampaikan kepada kantor pusat dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan,” ujar Elyanus.

Ia kembali menjelaskan, kebijakan lainnya yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka Program PEN adalah penempatan dana kepada bank umum mitra. Harapannya bank umum yang masuk dalam kriteria bank umum mitra serta berlokasi di Bali melakukan peninjauan kembali untuk mengetahui kecukupan dana yang akan disalurkan kepada debitur-debitur di Bali. Apabila jumlahnya dirasa belum mencukupi agar menyampaikan ke kantor pusatnya dengan harapan dapat diberikan alokasi tambahan di Bali mengingat Provinsi Bali sangat terdampak pada masa pandemi ini.

Semua ini dilakukan dalam rangka menggerakkan perekonomian agar di triwulan ketiga tahun 2020 bisa menggeliat kembali. Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan kedua tahun 2020 maka Bali harus bergerak lebih cepat agar perekonomian dapat segera membaik,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai pencapaian penyaluran KUR di Bali. Elyanus menerangkan, target penyaluran KUR Provinsi Bali tahun 2020 adalah sebesar Rp.6,65 Triliun dengan pencapaian hingga Juli 2020 sebesar Rp.3,15 Triliun atau 47,45% dari target. Diharapkan target tersebut dapat tercapai di akhir tahun 2020.

Untuk mencapai target tersebut maka lembaga jasa keuangan penyalur KUR harus berinovasi lagi dalam mensosialisasikan kepada calon debitur KUR yang baru.

Sementara itu, Senator Arya Wedakarna memberi pandangan bahwa bank penyalur KUR dalam sosialisasinya diharapkan dapat menyertakan kisah sukses dari debitur penerima KUR. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi calon debitur KUR, sehingga nantinya akan muncul entrepreneur-enterprenuer muda sebagai penggerak ekonomi Bali.

“Sangat penting bagi bank untuk memperhatikan serapan serta sebaran dari penyaluran KUR sehingga membantu para pengusaha muda untuk berkembang,” ungkapnya.

Berdasarkan diskusi yang terjadi pada rapat ini, beberapa lembaga jasa keuangan penyalur KUR telah memiliki strategi andalan masing-masing yang dapat meningkatkan penyaluran KUR di Bali. Salah satunya adalah KUR Daerah sebagai program Kabupaten Gianyar yang khusus ditujukan untuk keluarga kurang mampu yang memiliki usaha produktif dengan sumber dana KUR berasal dari APBD Kabupaten Gianyar.

Program ini merupakan bentuk kerjasama Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan BPR. Diharapkan kedepannya KUR Daerah ini dapat ditiru oleh kabupaten lainnya di Bali.

Arya Wedakarna berharap perbankan dapat menyalurkan KUR kepada subak terutama pada masa tanam bulan Agustus. Pada musim tanam ini, harga pupuk mengalami peningkatan sehingga petani tentu membutuhkan dana untuk membeli pupuk. Adapun penyaluran KUR ini dilakukan dengan skema pembayaran pada saat panen. Hal ini akan sangat membantu bagi petani lokal Bali untuk dapat tetap bertahan.

Arya Wedakarna juga mendukung penggunaan website www.kurbali.com untuk memudahkan UMKM di Bali mengakses KUR melalui gadget tanpa harus datang ke kantor bank penyalur. Kedepannya sosialisasi website www.kurbali.com akan dilakukan lebih intensif lagi. (red)