Categories Denpasar Sosial Budaya

Tarik Rem Total Hentikan Covid-19, Demokrat Desak Pemerintah Lakukan “Penguncian Total”

Denpasar (Penabali.com) – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta, sangat mendukung pemerintah yang sudah kerja keras menangani pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020. Namun 16 bulan berjalan, belum ada tanda-tanda angka kasus pandemi mereda. Bahkan justru kasusnya terus meningkat.

“Sebagai anak bangsa kita sangat prihatin karena itu mari bersama-sama kita cari solusi terbaik,” kata Mudarta di Denpasar, Senin (02/08/2021).

Mudarta mengatakan, sejak pandemi melanda Indonesia awal tahun 2020 hingga sekarang, berbagai kebijakan telah diambil dan diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Termasuk anggaran yang sudah dihabiskan ribuan triliun untuk menyelamatkan nyawa manusia.

“Namun hasilnya apa, Indonesia jadi juara kasus Covid-19 yang hingga saat ini jumlahnya naik terus, ribuan nyawa melayang,” ujar Mudarta.

Politisi asal Jembrana ini kemudian mengilustrasikan pandemi Covid-19 seperti sebuah mobil yang bergerak cepat. Penumpangnya rakyat Indonesia dan sopirnya pemerintah. Namun, sopir justru menginjak rem dan gas secara bersamaan yang membuat mobil tetap berjalan.

“Menghentikan covid ini sudah dilakukan oleh pemerintah dengan menginjak rem dan gas, hentikan covid tapi ekonomi jalan terus. Nanun cara ini justru angka kasusnya naik terus,” pungkasnya.

Karena itu, Mudarta pun mengusulkan 4 jurus jitu yang dianggapnya ampuh untuk menghentikan laju penularan Covid-19.

4 langkah ampuh itu yaitu pertama, terus menggencarkan Prokes 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Langkah kedua adalah 3 T (Testing, Tracing, dan Treatmant). Langkah ketiga adalah vaksinasi, serta langkah yang keempat yaitu penguncian total. Karena itu, Mudarta mendorong pemerintah agar melakukan testing swab antigen diintensifkan lagi, dimana idealnya 1 juta orang per hari.

“Testing ini juga harus digratiskan kecuali yang sudah bergejala. Untuk itu, pemerintah juga harus membuka posko yang berpusat di desa dan banjar serta memberlakukan PPKM Level 4 Plus. Untuk penguncian total dimana ibarat rem total, jangan ngegas terus,” terangnya.

Penguncian total ini jelas Mudarta, sama halnya dengan menerapkan PPKM Level 4 Plus atau karantina wilayah yang dilakukan selama satu bulan dan pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok sekitar 270 juta rakyat Indonesia.

“Saya Made Mudarta mendukung pemerintah meminjam uang untuk dijadikan hutang, asalkan hutang itu produktif digunakan untuk membiayai masyarakat selama karantina wilayah sebulan,” sebut Mudarta.

Mudarta pun memberikan gambaran kepada pemerintah dalam meminjam uang untuk membiayai sekitar 270 jiwa penduduk Indonesia. Jika benar-benar dilaksanakan karantina wilayah, pemerintah harus berani memberikan bantuan Rp.50 ribu per kepala per hari. Jadi selama 30 hari atau sebulan per orang menerima Rp.1,5 juta selama pemerintah menerapkan karantina wilayah. Sehingga kalau ditotal sekitar 400 triliun lebih.

“Karantina wilayah ibaratnya kita rakyat Indonesia seperti kepompong selama sebulan, lewat waktu itu maka kita jadi kupu-kupu indah yang bisa terbang kemana-mana. Artinya pandemi bisa kita cegah lalu ekonomi bisa bergerak lagi,” pungkasnya. (red)