Pada saat pencoblosan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tanggal 17 April 2019, seluruh masyarakat termasuk pekerja pariwisata yang telah memiliki hak pilih, agar ikut berpartisipasi menggunakan hak suaranya sehingga dapat meminimalkan angka golput.

“Jadi jangan sampai aturan kerja yang ketat di industri ini menjadikan angka golput di Bali semakin tinggi,” kata Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati pada acara Sosialisasi Pemilu tahun 2019 bagi Industri Pariwisata, yang berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (25/3).

Jumlah penduduk Bali yang bekerja di sektor pariwisata cukup besar sekitar 750 ribu, atau 1/3 dari jumlah DPT Bali yang mencapi 3,1 juta pemilih. Jumlah pemilih di Bali dari tahun ke tahun memang cukup fluktuatif. Pada pilgub tahun 2013 jumlah pemilih mencapai 73%, kemudian naik lagi pada pemilu 2014 menjadi 77%. Akan tetapi, mengalami penurunan yang cukup signifikan pada pilgub 2018 menjadi 72%.

“Kita antisipasi angka golput agar bisa turun sehingga partisipasi masyarakat bisa mencapai 80% sesuai target KPUD Bali,” bebernya.

Untuk mengurangi angka golput tadi, Wagub yang sering dipanggil Cok Ace ini mengharapkan kerja sama dengan pengusaha pariwisata agar para karyawannya bisa menggunakan hak pilihnya di hari H itu.

“Saya menyadari aturan kerja di pariwisata cukup ketat karena menyangkut system pelayanan kepada para tamu. Jadi saya harap pemilik hotel bisa meliburkan karyawan yang jauh untuk pulang dan nyoblos, sementara karyawan yang rumahnya dekat bisa diatur dengan pergantian shift yang lebih fleksibel, agar masing-masing bisa nyoblos sebelum pukul 13.00,” jelasnya.

Sementara itu AKBP Wayan Jinantara mengatakan Polda Bali sudah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari pesta demokrasi tahun ini. “Tahun ini pihak kami akan menurunkan 25 ribu lebih personel untuk mengamankan Pemilu,” imbuhnya. Personel keamanan juga akan dibantu dari pecalang, TNI dan komponen masyarakat lainnya.

Pada bagian lain, Komisioner KPU Jon Darmawan mengharapkan kebijakan pengusaha sehingga karyawannya bisa datang ke TPS sebelum jam 1 siang, bagaimana pun cara pengaturannya.

“Untuk DPT yang ingin pindah lokasi agar tidak usah pulang kampung lagi saat mencoblos, KPU sudah memfasilitasi untuk ganti lokasi TPS dengan mengumpulkan formulir A5 hingga 13 Maret lalu. Jadi berbagai upaya KPU telah dilaksanakan untuk meningkatkan parisipasi pemilih,” tandasnya. (red)