Jawa Timur (Penabali.com) – Wakil Presiden RI bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Koperasi UKM melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, Kamis (30/9/2021).
Turut mendampingi Wapres, Gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Pangkoarmada II, Kapolda Jatim, dan Kabinda Jatim. Kunjungan kerja Wapres dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan perokonomian di Provinsi Jawa Timur selama masa pandemi Covid-19.
Kunjungan kerja Wapres di Jawa Timur diawali dengan rapat kerja bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Bupati Probolinggo, Bupati Bojonegoro, Bupati Lamongan, Bupati Bangkalan dan Bupati Sumenep, yang daerahnya telah ditetapkan sebagai wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Timur di tahun 2021.
Dalam sambutannya, Wapres mengapresiasi inisiatif dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang telah dilakukan selama ini. Terutama beberapa program-program yang telah dilaksanakan seperti Program Jatim Puspa, Pemberdayaan BumDes, Desa Berdaya, PKH Plus dan lainnya. Namun demikian, Wapres mengingatkan bahwa tetap diperlukan kerja ekstra keras untuk memastikan pengentasan kemiskinan ekstrim dapat diwujudkan pada akhir tahun 2024.
Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kelima kabupaten prioritas di tahun 2021 perlu menentukan lokus prioritas dan sekaligus memfokuskan sumber daya serta mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrim dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase penduduk miskin ekstrim dan juga jumlah penduduk miskin ekstrim di satu wilayah.
Kombinasi dua indikator ini diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah, bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar.
Khusus untuk lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi prioritas di tahun 2021 ini, total jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrim 265.180 rumah tangga.
Jumlah tersebut terdiri dari Kabupaten Probolinggo dengan tingkat kemiskinan ekstrim 9,74 persen, dan jumlah penduduk miskin ekstrim 114.250 jiwa. Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat kemiskinan ekstrim 6,05 persen, dan jumlah penduduk miskin ekstrim 50.200 jiwa. Kabupaten Lamongan dengan tingkat kemiskinan ekstrim 7,37 persen, dan jumlah penduduk miskin ekstrim 87.620 jiwa. Kabupaten Bangkalan dengan tingkat kemiskinan ekstrim 12,44 persen, dan jumlah penduduk miskin ekstrim 123.490 jiwa. serta Kabupaten Sumenep dengan tingkat kemiskinan ekstrim 11,98 persen, dan jumlah penduduk miskin ekstrim 130.750 jiwa.
Pada kesempatan rapat koordinasi di Gedung Grahadi ini, Wapres juga menegaskan bahwa besaran alokasi anggaran di tahun 2021 untuk penanggulangan kemiskinan bukanlah isu utama, karena sesungguhnya alokasi anggaran dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah cukup besar.
Namun demikian tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama.
Konvergensi ini penting untuk memastikan berbagai program terintegrasi mulai dari saat perencanaan sampai pada saat implementasi di lapangan, sehingga dapat dipastikan diterima oleh masyarakat yang berhak.
Wapres juga menyampaikan bahwa dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan ekstrim di tahun 2021 yang tinggal tersisa tiga bulan ini, pemerintah telah berkomitmen untuk membantu upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, melalui penambahan alokasi anggaran yang secara khusus diprioritaskan pada lima kabupaten yang ditetapkan di tahun 2021 ini.
Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 tersebut, akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrim di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan hingga akhir tahun 2021. Untuk dapat menjangkau sasaran yang tepat, yaitu kelompok masyarakat miskin ekstrim di masing-masing kabupaten prioritas, diperlukan pemutakhiran data kelompok penerima manfaat (KPM) bantuan sosial tunai tersebut.
Usai melakukan rapat terbatas di Gedung Grahadi, rombongan Wapres bersama para menteri dan Forkopimda Jatim melakukan peninjauan stand pemberdayaan masyarakat dan kawasan industri Halal Safe and Lock di Sidoarjo.
Pelaksanaan peninjauan maket dan masterplan PT. Makmur Berkah Amanda Tbk. didampingi Adi Teja Surya selaku Direktur PT. Makmur Berkah Amanda Tbk. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan gudang dan produk-produk unggulan UMKM Halal Industri Park Sidoarjo dan diakhiri dengan pelepasan kendaraan kontainer produk UMKM Halal Industri Park Sidoarjo yang akan di kspor ke Nagoya, Jepang oleh Menteri Perindustrian. (rls)