Denpasar (Penabali.com) – Artis sekaligus anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Krisdayanti (KD) mengklarifikasi pernyataannya mengenai gaji ratusan anggota dewan, termasuk dana reses.

Sebelumnya, pernyataan KD mendapat sorotan publik karena blak-blakan mengakui jika anggota dewan mendapat gaji ratusan juta setiap bulannya. Krisdayanti menambahkan bahwa pendapatan ratusan juta itu juga termasuk dana reses atau dana aspirasi.

Advokat sekaligus pengamat kebijakan publik, Togar Situmorang, menilai pernyataan KD itu perlu disikapi secara bijak, apalagi dalam situasi maupun kondisi negara sedang dilanda pandemi Covid-19.

“Dimana kalau memang itu betul, kita tahu memang banyak para politikus berbondong-bondong ingin menjadi anggota DPR sebagai legislator. Nah disini harus betul-betul ada keseimbangan apa yang didapat dan apa yang dihasilkan,” kata Togar Situmorang di Denpasar, Sabtu (18/09/2021).

“Artinya apabila itu betul dapat tunjangan yang besar, mereka sebagai DPR harus betul bekerja untuk rakyat, itu semua kan uang rakyat, bukan didalam ruang sidang mereka membuat gaduh atau tidur,” tambahnya.

Karena ini jelas menyakitkan hati masyarakat Indonesia, dengan upah yang fantastis besarnya. Kalau memang seperti itu yang mereka dapat, Togar Situmorang juga memohon baik kepada KPK maupun BPK agar mengawasi aliran-aliran dana yang begitu besar. Terutama saat masa reses atau melakukan studi banding maupun yang lainnya agar penggunaan dana yang para wakil rakyat dapat dalam bentuk apapun itu dapat dipertanggungjawabkan serta bisa berguna bagi masyarakat luas.

“Dan apabila tidak, itu suatu tanggungjawab dari aparatur penegak hukum lainnya untuk menelusuri aliran dana yang sudah dikeluarkan oleh negara tersebut, agar tidak ada pemborosan anggaran,” pungkasnya.

Dapat dibayangkan satu anggota DPR saja bisa mendapat gaji dan tunjangan yang begitu besar apalagi seluruh anggota legislatif di negeri ini yang mencapai ratusan. Bisa dibayangkan berapa anggaran negara harus mengeluarkan uang yang sangat besar dan dengan segala fasilitas yang fantastis.

“Sangat disayangkan apabila anggota DPR yang notabene sebagai wakil rakyat tidak bekerja dengan optimal. Apalagi sekarang negara masih berada pada masa pandemi Covid-19, dimana banyak masyarakat yang mengalami kesusahan dengan adanya kenaikan pengangguran secara signifikan,” ucap advokat yang dikenal dengan julukan Panglima Hukum ini.

“Perlu diingat untuk para wakil rakyat dan para penyambung tangan rakyat, tugas kalian itu berat jadi jangan main-main. Dan tolong perhatikan dengan baik rakyatmu dibawah, mereka sedang kesusahan dan terpukul akan keadaan,” tutup CEO & Founder Law Firm “TOGAR SITUMORANG“ ini. (rls)