Buleleng (Penabali.com) – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, terus mendorong digitalisasi di Kabupaten Buleleng untuk diterapkan pada segala bidang.
“Ini untuk lebih mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan lebih mengedepankan tranparansi,” ujarnya mengenai kelanjutan pembangunan Buleleng Command Center (BCC) di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), Minggu (13/8/2023).
Pj. Lihadnyana menjelaskan digitalisasi masih harus terus dikembangkan agar mencakup seluruh bidang pemerintahan dan pelayanan. Meskipun, secara nasional sudah diakui dengan diraih Anugerah Meritokrasi untuk Layanan Kepegawaian dan penghargaan sebagai Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Jawa-Bali dalam konteks elektronifikasi keuangan. Salah satu yang masih perlu dikembangkan adalah pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pemasaran produk-produk UMKM juga harus ditingkatkan melalui digitalisasi.
“Dengan pemberdayaan UMKM di setiap kegiatan, ekonomi Buleleng bisa bergerak. Kemudian, ada Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menerapkan konsep digitalisasi sehingga masyarakat lebih mudah dan cepat dalam menerima pelayanan,” jelasnya.
Mengenai penempatan MPP di lantai tiga Pasar Banyuasri, Pj. Lihadnyana yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini, mengatakan hal tersebut dilakukan agar masyarakat datang ke Pasar Banyuasri. Untuk itu, keberadaan MPP di pasar juga dipadukan dengan adanya UMKM. Untuk itu, para pedagang yang memiliki lapak khususnya di lantai dua akan dikumpulkan untuk memastikan apakah akan dimaksimalkan atau tidak.
“Kita akan ajak duduk bersama para penyewa lapak ini. Apakah akan dilanjutkan atau tidak, untuk berdagang apa, itu yang harus dijernihkan terlebih dahulu untuk pengembangan dan memaksimalkan keberadaan Pasar Banyuasri,” kata Lihadnyana.
Mengenai kelanjutan pembangunan BCC, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti) Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, menyebutkan sudah berproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Sudah ada delapan perusahaan yang melakukan penawaran. Pagu anggaran awalnya direncanakan Rp.3,04 miliar. Namun, setelah penentuan harga perkiraan sendiri (HPS) dan audit dari internal pengawas Pemkab Buleleng, pagu turun menjadi Rp.2,7 miliar.
“Jumlah pagu anggaran itu sudah termasuk pajak. Pengadaan kelanjutan pembangunan BCC ini sudah melibatkan banyak tim termasuk dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk pendampingan,” sebutnya.
Mantan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Buleleng ini, juga menambahkan pembangunan dilanjutkan untuk tahap finishing BCC. Kemudian, untuk penunjang di dalam BCC baik itu untuk BCC ataupun pusat datanya. Server sudah dimiliki Dinas Kominfosanti untuk menunjang kegiatan digital, hanya memerlukan penyiapan ruangannya. Ruangan untuk server memerlukan pendingin ruangan presisi. Berbeda dengan pendingin ruangan seperti biasanya.
“Memang tidak sepenuhnya bisa dilengkapi dalam tahun ini. Cuma untuk bisa ditempati dan digunakan saya rasa sudah layak,” imbuh Suwarmawan. (rls)