Bersurat Resmi, Togar Situmorang Minta Dirjen AHU Kemenkumham Blokir Akses Elektronik Yayasan Dwijendra

Bersama associates-nya advokat I Nyoman Prabu Rumiartha SH., MH., Togar Situmorang, SH., MH., MAP., bersurat resmi meminta Dirjen AHU Kemenkumham agar tetap melakukan pemblokiran terhadap akses elektronik untuk melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Dwijendra.

“Kami meminta kepada Dirjen AHU untuk tetap melakukan pemblokiran atas akses segala bentuk permohonan elektronik oleh notaris untuk melakukan perubahan pengurus yayasan Dwijendra,” kata Togar Situmorang selaku kuasa hukum Ketua Yayasan Dwijendra I Made Sumitra Chandra Jaya saat mendatangi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (14/1/2019).

Hal ini untuk menjalankan amanat surat yang dikeluarkan Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI. “Dan yang paling penting adalah mencegah terjadinya tuntutan dan gugatan hukum yang timbul akibat pembukaan pemblokiran tersebut”, tegas dvokat yang dijuluki “panglima hukum” ini.

Pengacara Togar Situmorang, SH., MH., MAP., yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Golkar nomor urut 7 dail Denpasar.

Togar kembali menerangkan, berdasarkan Surat No. AHU.2.UM.01.04-4143 tertanggal 1 November 2018 yang dikeluarkan Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI yang pada pokoknya menyatakan pembukaan blokir dapat dipertimbangkan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Merujuk pada ketentuan tersebut, pada prinsipnya kepengurusan Ketua Yayasan Dwijendra Dr. Drs. MS. Chandra Jaya, M.Hum tetap sah, hingga adanya salinan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Perkara Perdata No. 265/Pdt.G/2018/PN.Dps. dan Perkara Perdata No. 297/Pdt.G/2018/PN.Dps.

“Posisinya tetap harus dalam blokir. Kalau sudah inkrah baru boleh dibuka. Jangan sampai ada konflik baru dengan pembukaan blokir ini,” tegas Togar Situmorang yang juga caleg DPRD Bali dari Partai Golkar nomor urut 7 dapil Denpasar. Permintaan tetap pemblokiran ini, jelas Togar, bukan sebagai bentuk intervensi namun untuk menegakkan amanat Direktur Perdata Dirjen AHU Kemenkumham RI sebelumnya.

“Kalau kubu Wirawan minta membuka blokir jangan. Pejabat Kemkumham harus taat aturan,” tandas pengacara yang juga Ketua Pengkot Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Denpasar.

Seperti diketahui kasus ini berawal dari konflik yang terjadi di Yayasan Dwijendra Denpasar, dimulainya dari tindakan yang diduga tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh 2 (dua) orang oknum Pembina Yayasan Dwijendra Denpasar yaitu Dr. I Ketut Karlota (Ketua Pembina) dan I Nyoman Satria Nagara, SH.,MH., (anggota Pembina) yang total nilainya mencapai 1 miliar rupiah sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan No.LP/73/II/2018/BALI/SPKT tertanggal 26 Februari 2018 yang pelaporannya dilakukan oleh Komite Siswa. (red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *