Denpasar (Penabali.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali menyampaikan sejumlah catatan penting dan masukan konstruktif dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan III yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar menyoroti berbagai isu strategis terkait pelaksanaan APBD Perubahan 2025, pelestarian adat dan budaya, hingga penguatan infrastruktur dan pelayanan publik di Pulau Dewata.
Ketua Fraksi Golkar, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka (Gung Cok), mengapresiasi langkah Pemprov Bali yang lebih realistis dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD 2025. Salah satu indikatornya adalah penurunan defisit anggaran dari Rp799 miliar menjadi Rp569 miliar. “Kami mendukung pendekatan ini, karena menunjukkan kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal. Namun demikian, kami tetap akan mengawal agar pelaksanaannya memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Gung Cok juga menyoroti kenaikan target pendapatan daerah yang dipatok sebesar Rp6,5 triliun, termasuk proyeksi penerimaan dari pungutan wisatawan asing (PWA) yang ditargetkan menyumbang Rp2,4 triliun. Ia menilai angka ini realistis dan dapat dicapai melalui kerja sama lintas sektor.
Sementara itu, anggota Fraksi Golkar, I Wayan Gunawan, menambahkan beberapa sorotan terkait efektivitas belanja daerah. Ia mencatat penurunan belanja modal sebesar Rp158,9 miliar yang dikhawatirkan dapat mengurangi daya dukung pelayanan publik di masa depan. “Pemerintah perlu memastikan efisiensi tanpa mengorbankan keberlanjutan layanan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menyoroti maraknya simpang siur terkait kewenangan Majelis Desa Adat (MDA), khususnya dalam hal pelantikan Bendesa Adat. Mereka meminta Gubernur Bali memperjelas batas-batas kewenangan MDA sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2019 agar tidak terjadi tumpang tindih yang berpotensi memicu konflik sosial.
Isu pelanggaran tata ruang dan konversi lahan hijau menjadi perhatian serius. Gunawan menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk alih fungsi sawah dan lahan pertanian berkelanjutan. “Keberanian mengambil langkah hukum perlu ditunjukkan agar lingkungan tetap lestari,” ujarnya.
Terkait kasus kematian ikan di Danau Batur yang kembali terjadi, Fraksi Golkar mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian ilmiah dan memberikan bantuan dana stimulus kepada nelayan terdampak.
Perhelatan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-47 juga mendapat perhatian. Fraksi Golkar mengapresiasi partisipasi aktif Bank BPD Bali yang memberikan perlindungan asuransi kepada para sekaa seni. Namun, mereka mendorong agar perhatian terhadap kesejahteraan seniman tidak bersifat musiman.
“Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PKB perlu dilakukan agar ke depan bisa lebih baik. Termasuk memperluas ruang promosi kuliner khas kabupaten/kota di Bali,” ujar Gunawan.
Masalah akses pendidikan juga menjadi sorotan menyusul masih adanya siswa yang belum tertampung usai pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Golkar mendorong skema yang lebih inklusif agar semua siswa dapat tertampung di sekolah tujuan mereka.
Terkait infrastruktur, Fraksi Golkar mengapresiasi penanganan cepat jalan amblas di jalur Denpasar–Gilimanuk. Namun, mereka menuntut kajian jangka panjang agar kejadian serupa tidak berulang. Mereka juga menyoroti kerusakan saluran irigasi di kawasan wisata seperti Badung yang dinilai mengganggu produktivitas pertanian dan estetika wilayah.
Selain itu, layanan Trans Metro Dewata dinilai belum optimal. “Masyarakat masih mengalami kesulitan karena rute dan jaringan transportasi belum merata. Kami pertanyakan alokasi anggaran Rp57 miliar dalam APBD Perubahan 2025 untuk perbaikan layanan ini,” tandas Gunawan.
Menyikapi laporan Menteri Pertanian terkait peredaran beras oplosan, Fraksi Golkar mendesak pemerintah daerah melakukan inspeksi mendadak guna melindungi konsumen dari praktik tidak sehat di pasar pangan.
Menanggapi dimasukkannya proyek Bali Utara dalam RPJMN 2025–2026 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025, Golkar meminta klarifikasi langkah konkret Pemprov Bali untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Pulau Bali.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan APBD Perubahan 2025. Mereka berharap setiap kebijakan dan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas, menjaga lingkungan, melindungi adat dan budaya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali yang lebih merata dan berkelanjutan. (ika)