Anggaran Penanganan Stunting di Madura cuma Rp.245 Juta, Supadma Rudana: Pemerintah Pusat harus Turun Tangan

Kesehatan12 Views

Madura (Penabali.com) – Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengaku sangat prihatin bahwa penanganan stunting, gizi buruk, dan kemiskinan di Madura, Jawa Timur, masih belum optimal.

Misalnya, kata Supadma Rudana, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp.245 juta untuk penanganan stunting. Menurut dia, anggaran tersebut sangat minim.

“Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali,” ujar Supadma Rudana, Anggota DPR RI Komisi VI, saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur, Jumat, 30 Juni 2023.

Supadma Rudana mengatakan kemiskinan serta gizi buruk di Madura memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.

“Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk,” kata Anggota Fraksi Demokrat dari Dapil Bali ini.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana, di Universitas Trunojoyo Madura, Jumat, 30 Juni 2023. (foto: ist.)

Kunjungan BKSAP kali ini mengambil tema dan perannya turut dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Menurut Supadma Rudana, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.

“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” jelas politisi asal Desa Peliatan, Ubud, Gianyar ini.

Ia menambahkan untuk mencapai keberhasilan di berbagai sektor, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.

(foto: ist.)

“Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building),” kata Supadma Rudana.

Sementara Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat Madura kaya akan potensi alam. Sehingga, kata dia, hal tersebut dapat meminimalisir buruh migran berangkat ke luar negeri.

“Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional,” jelasnya.

Universitas Trunojoyo Madura adalah universitas negeri yang akan menjadi world class university. UTM ini banyak mengupas mengenai permasalahan yang terjadi di Madura.

Hadir dalam acara tersebut Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD). (rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *